Pengertian Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

0Shares

Pengertian Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (disingkat ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil
PNS sedang upacara | sumber: payrollboz.com

Pegawai ASN terdiri atas Pegawai Negri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK). PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina untuk menduduki jabatan pemerintahan. PNS merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Dalam hal pelaksanaannya perlu dibangun seorang Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral-bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Jabatan ASN sendiri diisi dari Pegawai ASN sedangkan jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi-tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi & perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah.

Komisi ASN (KASN) berkedudukan di ibu kota negara merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri; bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional, berkinerja, memberikan pelayanan secara adil-netral, serta menjadi perekat-pemersatu bangsa.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN. Sedangkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan serta menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional.

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi-nepotisme. Manajemen ASN meliputi Manajemen PNS dan Manajemen PPPK; diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit.

Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja secara adil & wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, Manajemen ASN. Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada:

  1. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, berkaitan dengan kewenangan perumusan-penetapan kebijakan, koordinasi-sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN;
  2. KASN, berkaitan dengan kewenangan monitoring-evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik & kode perilaku ASN;
  3. LAN, berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan Manajemen ASN, pembinaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN;
  4. BKN, berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan-pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, serta kriteria Manajemen ASN.

Beberapa hal yang berkaitan terhadap seorang ASN terhadap Integritas, Komitmen dan Kredibilitas terhadap pekerjaan yang diembannya :

  1. Datang tepat waktu merupakan langkah pertama yang menunjukkan akan integritas dan komitmen untuk melangkah lebih maju. Datang tepat waktu dan bukan karena absensi akan tetapi lebih karen ada setumpuk tugas yang harus diselesaikan segera.Jika masih datang tepat waktu namun karena danya absensi maka belum bisa dikatakan memiliki ketiga sikap tersebut. Waktu merupakan hal yang paling penting dalam sebuah perkejaan sehingga keterlambatan seperti datang terlambat bisa memancing keterlambatan pekerjaan lainnya.
  2. Menyelesaikan tugas dengan baik merupakan contoh yang kedua. Ketepatan waktu dan proses pengerjaan yang baik bisa menjadi titik dasar penilaian akan kredibilitas dan integritas. Setiap pekerjaan selalu memiliki tingkat kesulitan dan beban yang berbeda namun langkah untuk menyelesaikan tugas tersebutlah yang dapat mendatangkan penilaian orang. Ciri tugas yang diselesaikan dengan baik adalah tepat waktu atau sesuai jadwal, tidak keluar dari rule yang telah ditetapkan, sesuai dengan permintaan dengan menambahkan inovasi atau ide yang terlebih dahulu dimusyawarahkan dan disepakati, dan tentunya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. 
  3. Berperilaku aktif, konsisten, jujur, dan bertanggung jawab. Dalam menunjukkan nilai integritas dan kredibilitas maka harus memnuhi karaktertersebut. Dalam kehidupan bersosial atau lingkungan yang heterogen semua karakter tersebut penting untuk menunjang kemampuan skill dan membangun trust atau kepercayaan dari pimpinan. Perilaku aktif akan membawa seseorang ke tingkatan yang lebih tinggi apalagi dengan adanya sikap kejujuran dan bertanggung jawab. Namun tak kalah pentingnya adalah konsistensi yang akan membuktikan bahwa pekerja tersebut memiliki komitmen terhadap perusahaan atau perkantoran.

Referensi :

  1. Suduthukum.com
  2. Likespedia.blogspot.com
  3. Salamadian.com