Pemerintah Jamin Kartu Prakerja Tepat Sasaran

Kartu Pra Kerja

Ilustrasi kartu pra kerja | pict by redaksi24.com

 

Masfim.com – Pemerintah  saat ini telah menjamin tata kelola dan akuntabilitas pada Program Kartu Prakerja melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 tahun 2020 dengan beberapa perubahan ketentuan yang sifatnya melengkapi peraturan sebelumnya yakni Perpres Nomor 36 tahun 2020 seperti yang kami rangkum dari laman redaksi24.

“Perpres terbaru ini ingin memastikan Kartu Prakerja tepat sasaran dan tepat guna yang sifatnya melengkapi, terutama dari aspek tata kelola dan akuntabilitas,”ujar Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Susiwijono, di Jakarta, Senin (13/07/2020).

Disebutkan bahwa pemerintah mengikuti rekomendasi, masukan dan perbaikan dari berbagai lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Polri, selain Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta masyarakat yang telah mengikuti program dimaksud.

 

Baca juga : Delapan Sifat Suami Yang Disukai Istri

 

Program Kartu Prakerja, menurutnya, semakin relevan untuk dijalankan mengingat pandemi COVID-19 yang masih berlangsung dan telah berdampak luas terhadap angkatan kerja di dalam negeri.

Dalam Perpres 76 ini Kartu Prakerja diberikan kepada pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena PHK, pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja. Terkait peningkatan kompetensi kerja ini antara lain diperuntuk bagi buruh atau pekerja yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro kecil yang diharapkan meningkatkan keahlian mereka dan mendorong penciptaan wirausahawan baru.

Perpres ini juga mengatur penerima program, yakni harus WNI, berusia mininal 18 tahun, dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal.

 

Baca juga : Ciri Istri Yang Akan Menjadi Ahli Surga

 

Lebih lanjut lagi Susiwijono juga menjelaskan, dalam Perpres 76 tahun diatur lebih ketat pihak-pihak yang tidak bisa menerima manfaat, yaitu pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri, kepala desa dan perangkat desa serta direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada BUMN dan BUMD.

Sedangkan pengawasannya ditambah enam kementerian dan lembaga di dalam Komite Cipta Kerja, yakni Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BPKP, Kepala LKPP.

Ditambahkan, Program Kartu Prakerja gelombang IV rencananya dibuka pada akhir Juli 2020 dengan berbagai penyesuaian yang lebih baik dan akuntabel.

“Kami berharap untuk batch selanjutnya bisa segera kita jalankan bersama, dengan perangkat regulasi baru, dan mudah-mudahan ini akan jauh lebih baik dari segi tata kelola dan akuntabilitasnya,” pungkas Susiwijono.

 

Sumber : Redaksi24