Sejarah PNS Hingga Menjadi ASN Era Sekarang

Sejarah PNS Hingga Menjadi ASN Era Sekarang. Selama lebih dari empat dasawarsa semenjak Orde Baru, tanggal 29 November selalu diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia atau disingkat HUT KORPRI. Dalam perubahan Anggaran Dasar KORPRI hasil Munas VII tahun 2009 yang disahkan dengan Keputusan Presiden No 24 Tahun 2010 dinyatakan KORPRI adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang meliputi: Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah, dan Badan Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus yang kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan.

Pekerjaan sebagai seorang abdi pemerintah sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Mereka adalah kalangan bumiputra yang dipekerjakan oleh Belanda untuk membantu segala aktivitas pemerintahan kolonial. Pekerjaan itu baik administrasi, ataupun pekerjaan kelas bawah.

 

PNS Pertama Indonesia

Sultan Hamengkubowono IX PNS Pertama Indonesia | Pict by SuryaMalang

 

Intinya, mereka yang dipekerjakan oleh kolonial berstatus sebagai pegawai kelas bawah yang sebelumnya harus mendapat kepercayaan dari pihak kolonial. Ketika pendudukan Jepang, pegawai yang sebelumnya dipekerjakan oleh Belanda otomatis langsung terintergrasi di bawah pendudukan Jepang.

Hal ini senada ketika Indonesia merdeka, pegawai yang berada di bawah pemerintahan Jepang langsung berada di bawah Pemerintah Republik Indonesia. Mereka ini yang nantinya akan terhimpun dalam satu wadah khusus.

Ketika rezim Orde Baru mulai berkuasa, Soeharto mulai menata pemerintahan yang ada. Tak luput dari pantauannya adalah mengenai pembentukan sebuah wadah untuk menghimpun pegawai Republik Indonesia. Pada 29 November 1971, terbentuklah wadah untuk itu dengan nama Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).

 

Bacaan lainnya : Tips Mudah Tingkatkan Imun Cegah Virus Corona

 

Wadah ini menghimpun pegawai negeri, pegawai BUMN, pegawai BUMD, serta perusahaan dan pemerintah Desa. Walaupun pada dasarnya untuk menghimpun pegawai dari berbagai instansi, Korpri sering dikaitkan dengan PNS. Kedudukan dan kegiatan Korpri tak terlepas dari kedinasan.

Harian Kompas edisi 2 Desember 1971 menjelaskan, pembentukan Korpri bertujuan untuk menghimpun berbagai pegawai dari beberapa instansi dalam satu wadah yang nantinya ikut memantapkan stabilitas politik dan sosial. Selain itu, Korpri dibentuk untuk meningkatkan daya guna dalam bidang pembangunan dan pelajaran masyarakat.

Harapan terbesar dari pegawai negeri pada waktu itu adalah agar jenjang kariernya semakin membaik ketika terbentuknya Korpri. Harian Kompas edisi 6 Desember 1971 menulis, terbentuknya Korpri adalah untuk menjamin direalisasikannya kepastian karier dari pegawai negeri.

Dalam bidang pendidikan, Korpri bisa menekankan intensitas dan gotong royong antara pemerintah dengan pegawainya. Selain itu, terbentuknya Korpri bisa menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi dari pegawai negeri kepada pemerintah berkaitan dengan suatu hal.

Ketika terbentuk, Korpri terbagi dalam beberapa tingkatan. Masing-masing terbagi dalam tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Soeharto memimpin sendiri Korpri pada tingkat pusat yang terdiri dari beberapa menteri. Sedangkan struktur di tingkat provinsi, gubernur sebagai ketua dengan dibantu pimpinan dari instansi-instansi terkait tingkat provinsi.

Untuk tiap daerah, biasanya dipimpin oleh bupati/wali kota yang telah terorganisasi dengan ikatan dinas lainnya untuk mengawal Korpri ini. Pada saat ini, kegiatan Korpri biasanya untuk menyejahterakan anggotanya termasuk mendirikan badan/lembaga profit maupun non profit. Sumpah Panca Prasetya Korpri sering juga disebut sebagai sumpah/janji pegawai negeri sipil agar bisa mencetak sosok pegawai negeri yang profesional, jujur, bersih, berjiwa sosial dan sebagainya.

 

Bacaan lainnya : Kepercayaan Orang Jawa Dari Pertanda Alam

 

Lalu Sejak kapankah lahirnya Pegawai Negeri Sipil di Republik Indonesia?

Sejarah mencatat pada 25 September 1945 almarhum Mr. Kasman Singodimedjo sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) mengeluarkan maklumat yang berbunyi, “Presiden memutuskan bahwa pegawai-pegawai Indonesia dari segala jabatan dan tingkatan ditetapkan menjadi pegawai Negara Republik Indonesia dengan penuh kepercayaan bahwa mereka akan menumpahkan segala kekuatan jiwa dan raga untuk keselamatan Negara Republik Indonesia. Sekretaris Negara minta diberitahukan bahwa hanya perintah dari Pemerintah Republik yang diturutnya.”

Seperti diketahui, KNIP dalam kurun waktu 1945 – 1950 sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahi kekuasaan legislatif. Menyusul pengumuman KNIP tentang penetapan pegawai Republik Indonesia, Sekretaris Negara Mr. A.G. Pringgodigdo mengeluarkan surat edaran yang bunyinya, “Dengan ini kami menghaturkan putusan Presiden dan contoh sumpah untuk diteruskan kepada pegawai-pegawai. Sumpah ini dapat diucapkan bersama-sama berbarengan. Lain daripada itu untuk menghilangkan segala kekacauan dan keragu-raguan dalam pemerintahan agar terjamin ketenteraman umum diberitahukan kepada segenap pegawai bahwa perintah yang mereka turut hanya perintah Republik Indonesia dengan perantaraan Menteri-Menteri atau Pembesar-Pembesar Republik Indonesia yang dibawahnya Menteri-Menteri itu.”

Sesuai fakta sejarah di atas, menurut hemat saya, ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia kurang tepat didasarkan pada tanggal berdirinya organisasi KORPRI tahun 1971. Sedangkan pegawai Republik Indonesia telah lahir sejak tahun 1945 atau satu bulan setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu 25 September 1945. Tanggal bersejarah inilah yang mestinya diperingati karena memiliki nilai fundamental dan strategis bagi keberlangsungan bangsa dan negara.

Pemerintah sebaiknya dapat meninjau kembali dasar peringatan HUT KORPRI dan menetapkan tanggal 25 September sebagai Hari Korps Pegawai Republik Indonesia atau Hari Aparatur Sipil Negara. Perubahan dimaksud adalah untuk merefleksikan makna dan nilai historis serta filosofis sekitar kepegawaian negara yang selama ini terlupakan.

Memperingati hari bersejarah 25 September 1945 berarti mengingatkan seluruh pegawai Republik Indonesia pada jati diri dan ruh pengabdian selaku aparatur sipil negara yang tumbuh bersama cita-cita perjuangan kemerdekaan yang diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada 17 Agustus 1945. Pegawai Republik Indonesia yang lahir di alam kemerdekaan dan kebebasan dari penjajahan asing bukanlah kelanjutan dari ambtenaar dalam birokrasi penjajahan Hindia Belanda dahulu.

Pegawai Republik Indonesia merupakan kekuatan bangsa yang ikut berperan membela negara proklamasi dalam masa revolusi kemerdekaan di tempat tugasnya masing-masing. Pegawai Republik Indonesia telah, sedang dan akan terus berkontribusi dalam mengisi kemerdekaan di jalur pengabdian dan karir birokrasi pemerintahan. Untuk itu pegawai Republik Indonesia senantiasa dituntut memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan penuh idealisme, profesionalisme dan berintegritas. Belakangan dengan lahirnya Undang-Undang No 5 Tahun 2014 dikenal istilah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dulu disebut Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Momentum lahirnya pegawai Republik Indonesia tanggal 25 September 1945 sangat tepat dijadikan Hari Aparatur Sipil Negara atau Hari Korps Pegawai Republik Indonesia, sebagai pengganti Hari Ulang Tahun KORPRI 29 November.

 

Referensi :

  1. Kompas
  2. Bimas Islam Kemenag